Betun malaka
Metrotvnews.com, Kupang:  Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Alfridus Bria Seran menilai Bupati Belu Yoachim Lopez harus bertanggung jawab terkait terhentinya proses tahapan pemilu kada di daerah itu.
"Proses pemilu kada terhenti karena bupati mencampuri urusan pemilu kada padahal itu wilayahnya komisi pemilihan umum," kata Alfridus di Kupang, Rabu (14/5). 
KPU Belu menghentikan sementara tahapan pemilu kada sejak 7 Mei lalu setelah bupati menolak menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial (DP4) dar 12 kecamatan di wilayah Malaka.
Sebaliknya, bupati hanya bersedia menyerahkan DP4 dari 12 kecamatan lainnya di wilayah Belu. Kali ini KPU Belu yang menolak menerima DP4 tersebut. Alasannya DP4 yang diserahkan pemerintah harus meliputi DP4 Malaka.
Malaka adalah wilayah di bagian selatan Belu yang resmi menjadi daerah otonomi baru (DOB) pada 11 Januari 2013 sehingga warga di sana tidak perlu dilibatkan dalam pemilu kada Belu yang akan digelar Oktober 2013.
Menurut Alfridus, sikap bupati tersebut bertentangan dengan surat KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013 yang mengatur mengenai pemilu kadapada provinsi dan kabupaten induk. Surat tersebut menyebutkan pemilukada di kabupaten induk harus melibatkan warga di kabupaten pemekaran. 
"Orang yang bilang masyarakat Malaka tidak boleh ikut pemilukada itu salah. Malaka masih ikut pemilukada Belu," ujarnya.
Sementara itu KPU Belu masih tetap memboikot proses tahapan pemilukada hingga pemerintah Kabupaten Belu bersedia menyerahkan seluruh DP4. 
"Kalau KPU hanya menerima DP4 dari Belu itu artinya KPU melanggar aturan," ujar Anggota KPU NTT Djidon de Haan. (Palce Amalo)

Sumber : http://www.metrotvnews.com