Betun
Dalam satu seminar di Jakarta beberapa waktu lalu, Yudi Latif berpendapat bahwa sistem pemerintahan sentralistik yang dilandasi pendekatan kontinental perlu diganti dengan wawasan kepulauan untuk mengakselerasi pembangunan. Menurut pendekatan kepulauan (archipelagic approach), eksistensi suatu negara ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa mempertahankan hegemoni di garis pantainya.
Sedangkan pendekatan kontinental melihat kekuatan negara ada pada pusat kekuasaan yakni istana yang umumnya di pedalaman. Perspektif ini mengejewantah dalam tatakelola pemerintahan yang cenderung sentralistik dan mengabaikan kekuatan pinggiran. Jamak disaksikan bahwa perputaran dan pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di Jawa terutama Jakarta. Semangat yang sama termanifestasi pada penguatan kapasitas dan distribusi sumber daya pembangunan yang lebih mengutamakan pusat daripada pinggiran.
Pola pendekatan kontinental bertolak belakang dengan filosofi pemerintahan adat Wewiku-Wehali, yang menumpukan kekuatan dan fleksibilitasnya pada organ periferi. Sistem pemerintahan Wewiku-Wehali yang matriarkat, meletakkan kekuatan dan kekuasaannya di pinggir, dan pusat kekuasaan hanya sebagai pemberi kehidupan. Antropolog, seperti Tom Therik mengistilahkannya ‘the paradox of the power of the powerlessness’.
Pemimpin Wewiku–Wehali (maromak oan) yang dijuluki ‘maha toba–mahemu toba’ yang bertakta di Laran, tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Tetapi kekuasaannya dianugerahkan kepada ‘liurai’ yang didukung dan disokong pemimpin – pemimpin lebih di pinggir seperti ‘loro’, ‘dato’, dan ‘fukun’ beserta perangkat penyokongnya yang disebut sebagai ‘maksi’an –tatanen’. ‘Maksi’an – tatanen’ merujuk pada seluruh sistem pemerintahan di bawah ‘liurai’ sebagai pengemban kekuasaan ‘maromak oan’.
Pelimpahan kekuasaan pusat ini justru semakin mengelevasi eksistensi ‘maromak oan’ menjadi suatu kekuatan spiritual, yang menjadi sumber energi dan kekuasaan para pemimpin di pinggir periferi (nain molin). Maka tidaklah mengherankan, sebagian besar suku–suku yang berkuasa di Timor, bahkan hingga bagian barat Kepulauan Tanimbar mengakui Wewiku-Wehali sebagai asal dan pusat kekuatan mereka.
Terbentuknya Kabupaten Malaka, yang sebenarnya merupakan reinkarnasi Kerajaan Wewiku–Wehali, merupakan momentum yang tepat untuk menggali kembali kearifan lokal yang terkubur dan terlupakan akibat hegemoni kekuasaan sentralistik. Terbentuknya Kabupaten Malaka merupakan kesempatan emas untuk merestorasi tatakelola pemerintahan yang berfokus pada penguatan kapasitas periferi dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang berimbang. Tanpa mengabaikan yang lain, dua struktur terakhir dalam sistem pemerintahan Wewiku–Wehali perlu advokasi dan direstorasi adalah ’fukun’ dan ‘maksi’an–tatanen’.
‘Fukun’ secara harafiah berarti sendi, sedangkan ‘maksi’an-tatanen’ berarti penyokong dan penatang. Tanpa sendi, maka tiada fleksibilitas dan tanpa penyokong maka kekuasaan akan tumbang dan ambruk. Inilah filosofi sistem pemerintahan Wewiku-Wehali, yang meyakini bahwa legitimasi kekuasaan pusat tergantung pada kemampuan institusi kekuasaan periferi. Struktur pemerintahan di atas lumpuh tanpa eksistensi fleksibilitas para ‘fukun’ serta ditopang dan didukung ‘maksi’an–tatanen’.
Legitimasi periferi yang mengamplifikasi kekuasaan inti atau ‘maromak oan’ dirumuskan dengan baik oleh Tom Therik sebagai ‘paradoks kekuasan dari ketidakberdayaan’. Kepemimpinan pusat lebih menjadi simbol spiritual pemberdaya yang memberikan kekuasaan dan kemampuan (is’ no beran). Hal ini terimplisit dalam ungkapan di Wewiku-Wehali: ‘hodi surik isin, hela knuan bodik hahisi seluk ba!’ (bawa isi pedangnya, tinggalkan sarungnya agar dibikinkan lagi isinya!).
Dengan peran kekuasaan pusat sebagai sumber periferi mengambil energi dan kekuatan untuk memperjuangkan kemakmuran (ko’a tua no wen, taa akar no isin), menyebabkan posisi kekuasaan sentral mengambil peran yang lebih transendental, simbol kekuatan spiritual bagi struktur di periferi.
Dalam kondisi aktual Wewiku-Wehali saat ini yang berada di bawah hegemoni pemerintah Republik Indonesia, terbentuknya daerah otonomi baru Malaka merupakan bentuk pengakuan eksistensi peradabannya. Kearifan lokal yang berkaitan dengan sistem tatakelola pemerintahan yang memberdayakan seperti ini perlu diadopsi dan didesain sedemikian rupa, untuk mewujudkan suatu pemerintahan otonomi Malaka yang berkarakter. Jika tidak mampu merefleksikan filosofi Wewiku–Wehali dalam tatakelola pemerintahan Kabupaten Malaka, maka sebenarnya tidak cukup alasan untuk berpisah dari kabupaten induk; sebab kita hanya memperlebar cengkeraman kanker birokrasi dan mengisap habis pajak rakyat. Di lain pihak, semakin banyak kearifan lokal yang direstorasi, semakin efektif tatakelola Kabupaten Malaka, dus semakin cepat kemakmuran rakyat tercapai. Karena bukan saja kearifan lokal yang ada telah terbukti efektif pada masa pemerintahan Wewiku–Wehali, tetapi juga karena pemberdayaan adalah inti dari pembangunan manusia yang sebenarnya.
Pemerintahan Malaka perlu merancang pola pembangunan dan distribusi sumber daya yang mengutamakan periferi daripada pusat kekuasaan atau setidaknya sama dan sejajar. Seperti ‘fukun’ dan ‘maksian–tatanen’ yang memungkinkan pemerintahan Wewiku–Wehali hidup dan tegak, maka sudah sepatutnya perhatian dan dukungan khusus diberikan pada wilayah dan perangkat kepemimpinan level yang paling rendah. Dalam hal ini desa dan kecamatan adalah fokus utama dari pemberdayaan, bukan saja dalam pembangunan infrastruktur tetapi juga soal kepemimpinan. Konsekuensinya, alokasi sumber daya pembangunan harus mengutamakan pembangunan desa.
Hal krusial kedua dan sangat menentukan adalah alokasi sumber daya manusia sebagai agen yang memotori pembangunan di desa. Sukses gagalnya pembangunan di desa sangat ditentukan oleh mereka yang melaksanakannya, terutama tokoh-tokoh utamanya. Oleh karena itu, para kepala desa dan aparatnya harus berkompeten dan diremunerasi secara pantas untuk membangun desa. Orang-orang yang kompeten semestinya disokong untuk bekerja di tingkat desa dan lurah sebagai pejabat fungsional dengan gaji dan pengembangan kapasitas memadai. Yang ketiga, bahwa masih terlalu banyak kearifan dan keunggulan kompetitif lokal, yang dapat diaktualisasikan dalam pembangunan Malaka, yang belum tergali dan dipelajari secara komprehensif.
Secara ringkas, perspektif pembangunan yang sentralistik telah menimbulkan ketimpangan yang tajam antara desa dan kota, pusat dan pinggiran. Pembentukan daerah otonomi baru Malaka merupakan kesempatan emas untuk mengoreksi praktik pemerintahan yang continental oriented ini. Untungnya bahwa tatakelola pemerintahan Wewiku–Wehali, sebagai jiwa dari Kabupaten Malaka pada dasarnya menganut pendekatan pembangunan kepulauan (archipelagic approach). Manajemen Pemerintah Wewiku-Wehali menganut prinsip kebesaran pusat adalah fungsi dari keampuhan periferi.
Prinsip ini terbukti efektif di masa keemasan Wewiku-Wehali. Sudah sepantasnya, kearifan lokal ini aktualisasikan dalam tatakelola pemerintahan Malaka karena Malaka adalah titisan Wewiku-Wehali. Dengan demikian, pemerintahan Malaka mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya secara efektif dan efisien.

Sumber : http://www.victorynews-media.com