kadis-pu-ntt
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nusa Tenggara Timur (NTT), Andre W.Koreh mengatakan, penanganan masalah yang timbul akibat banjir Sungai Benanain tidak bisa dilaksanakan secara parsial, tetapi butuh penanganan menyeluruh dan melibatkan semua instansi pemerintah.
Ditemui di Kupang, Jumat (14/6) Andre mengatakan kepada Moral-politik.com, selama ini banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Malaka, hanya ditangani untuk meminimalisir banjir akibat meluapnya Sungai Benanain, yang bermula dari banjir kiriman dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS).
“Untuk penanganan banjir Benanain kita butuh waktu sekitar 20 tahun dan dana sebesar Rp 60 triliun. Artinya setiap tahun dibutuhkan dana Rp 3 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini DAS Benanain telah masuk ke dalam program penanganan wilayah perbatasan bersama DAS Noelmina, yang sudah dibahas di Kementerian Pekerjaan Umum.
Dia menuturkan, selama ini pemerintah daerah baik Pemprov NTT maupun Kabupaten Belu tidak memiliki dana yang cukup untuk penanganan banjir Benanain yang terjadi setiap tahun, dan menimbulkan banyak masalah terutama kerusakan lahan pertanian dan pemukiman penduduk.
Berdasarkan laporan, pekan lalu sebanyak sembilan desa terendam banjir akibat luapan Sungai Benanain, di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak
Minggu (9/6). Sungai Benanain meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi sehari sebelumnya.
Sembilan desa yang terendam banjir itu adalah Desa Lasaen, Fafoe, Umatoos, Rabasa Hain, Sikun, Oan Mane, motaulun, Umalor, dan Moatain. Dari sembilan desa yang terendam banjir ada empat desa yang paling parah yakni Umatoos, Fafoe, Lasaen, Rabasa Hain. Khusus di desa Umatoos saja, ada 780 rumah yang terendam dan enam rumah lainnya rusak parah serta dua  lainnya roboh.

 Sumber: http://moral-politik.com