malaka
Atambua, NTTOnline – Sesuai dengan data perkembangan dan jumlah kasus HIV & AIDS pada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Daerah, kabupaten Belu dari tahun 2004 hingga tahun 2012 terdapat sebanyak 585 kasus HIV & AIDS.
Dalam tahun 2004 terdapat 4 kasus, tahun 2005, 9 kasus, tahun 2006, 14 kasus, tahun 2007, 33 kasus, tahun 2008, 52 kasus, tahun 2009, 84 kasus, tahun 2010, 134 kasus, tahun 2011, 112 kasus dan tahun 2012, 143 kasus.
Data tersebut menempatkan wilayah kabupaten Belu tertinggi kasus HIV & AIDS dalam Provinsi NTT, menyusul kabupaten kota Kupang. Data terakhir bulan Maret 2013, provinsi NTT terdapat 2.351 kasus.
Adapun jumlah data kasus HIV & AIDS tertinggi yang terdapat diwilayah kabupaten Belu yakni, kecamatan Atambua Selatan sebanyak 89 kasus, Atambua Barat 63 kasus, Kakuluk Mesak 61 kasus, Kota Atambua 53 kasus, Tasifeto Timur 52 kasus, Tasifeto Barat 40 kasus, Raihat 17 kasus, Nanaet Dubesi 7 kasus, Lamaknen 7 kasus, Lasiolat 6 kasus,  Lamaknen Selatan 2 kasus dan Raimanuk 1 kasus .
Sementara di wilayah Malaka yang saat ini telah menjadi DOB, terdapat pada kecamatan Malaka Tengah sebanyak 58 kasus, Malaka Barat 44 kasus, Kobalima 22 kasus,Weliman 20 kasus, MalakaTimur 19 kasus, Rinhat 7 kasus, Sasitamean 7 kasus, Wewiku 4 kasus, Io Kufeu 3 kasus, KobalimaTimur 2 kasus dan Botin Leo Bele 0 tidak terdapat kasus.
“Jadi, untuk hasil pemetaan KPA Belu bersama tim di kabupaten Belu sejak tahun 2004 sampai dengan 2012 ada sebanyak 585 kasus HIV/AIDS,” ungkap Bupati Belu Joachim Lopez ketika memaparkan materinya dalam rapat kerja penguatan kelembagaan Komisi Penganggulan HIV/AIDS kabupaten/kota sedaratan Timor, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua Provinsi NTT tahun 2013 yang dilaksanakan di Gedung Betelalenok, kabupaten Belu, Sabtu (8/6).
Menurut Lopez, meningkatnya kasus HIV & AIDS di wilayah kabupaten Belu, penyebab indikasinya dengan adanya TKI yang bekerja di luar negeri. Untuk itu Pemerintah daerah terus melakukan sosialisai gerakan alat pengaman atau kondom ketengah masyarakat, agar terhindar dari panyakit berbahay yang mematiakn itu.
 “Misi Pemda untuk mengurangi dampak dan selalu berikan perhatian pada para ODA. Kita juga sosialisasikan terus kemasyarakat untuk selalu gunakan kondom supaya terhindar dari penyakit yang mematikan itu,” ucapnya.
Sebelumnya dalam sambutan tertulis Gubernur NTT yang disampaikan Bupati Belu Joachim Lopez mengatakan rapat kerja penguatan kelembagaan KPA kab/kotas edaratan Timor,  bertujuan untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan evaluasi kebijakan lembaga Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di daratan Timor, kabupaten Belu, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua.
Selain itu untuk mendorong Pemda, swasta dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penularan HIV/AIDS.Juga terciptanya kesepahaman antara Provinsi dan Kabupaten dalam hal kebijakan penguatan kelembagaan KPA di Timor.
“Momen ini sangat penting menjadi landasan dalam evaluasi dan dapat keluarkan satu konsep untuk menanggulangi penularan HIV/AIDS dan percepat proses kesehatan khususnya penanggulangan terhadap HIV/AIDS, ” urai Ketua Umum KPA kabupaten Belu itu.
Terkait hal itu, untuk menanggulangi agar tidak terjadi penularan penyakit tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh komponen yang ada, Pemda serta masyarakat untuk satukan tekad menyebarkan informasi yang baik dan benar dalam rangka menopang derajat kesehatan di provinsi NTT.
Disaksikan NTT Online,rapat itu menghadirkan tiga pemateri diantaranya, Bupati Belu dengan materinya upaya Pemerintah kabupaten Belu dalam rangka penganggulangan HIV/AIDS, Biro Kesra NTT, kebijakan Pemrintah NTT dalam rangka penguatan kelembagaan KPA dan penganggulangan HIV/AIDS di provinsi NTT dan Sekretaris KPA NTT, strategis penganggulangan HIV/AIDS di  provinsi dalam rangka menurunkan angka kematian.

Sumber : http://www.nttonlinenow.com