Oleh : F. Baurae, S.Fil.
Dimana dan kapanpun akan selalu ada praktek kepentingan dan politik bisnis yang salah dijalankan oleh segelintiran orang. Kekeliruan itu terjadi tatkala manusia terlepas dari ikatan agama dan hukum kebenaran. Orang tidak lagi menjadikan Tuhan dan pedagogi kebenaran sebagai fondasi dan sandaran kehidupan. Justru uang danmateri adalah “Tuhan” mereka. Maka, tidak heran, jika nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya tertanam dan tertata rapi, justru mengalami keterlemparan parsial dan dicekik mati oleh apa yang dinamakan “false modernisme”. Bahkan,ironisnya potret false modernis itu pun menerobos masuk ke dalam sistem pelayanan publik yang justru sarat hukum dan selaku instansi penegak kebenaran (birokrasi pemerintah). Hemat saya, nilai religiusitas, nilai kebenaran dan hukum harus dijadikan falsafah hidup dan diletakkan di atas segalanya. Sebab jika tidak,akan memberikan peluang masuknya kemungkinan-kemungkinan kepentingan dan praktek kehidupan yang penuh kebohongan, memiskinkan dan merugikan sesama manusia.
Bagi para pencari keuntungan, bisnis dan kepentingan itu ibarat roh yang menghidupi raga mereka. Bagaimanapun dimensi pergerakan hidup mereka, sudah hampir pasti tidak terlepas dari apa yang disebut dengan uang dan materi. Harta kekayaan,semata-mata adalah tujuan hidup pertama dan utama yang harus dikejar dan dipenuhi. Dewasa ini, bukan lagi hal yang asing, bahwa dengan praktek kehidupan yang demikian, manusia tidak lagi saling menghargai dan membantu, sebaliknya yang marak terjadi manusia justru menjadi semakin egois, rakus, angkuh, demikian pula, saling sikut-menyikut, rampas-merampas, tuding-menuding, tindas-menindas. Ironisnya, kondisi-kondisi demoralitas ini, bahkan santer terjadi dalam lingkup internal: ibu dan anak, suami dan istri, dosen dan mahasiswa, atau sesama pejabat birokrasi: atasan dan bawahan, pemimpin dan rakyat (dalam rana publik).Menurut saya elemen-elemen ini sudah sepatutnya saling menopang dan mengisi satu sama lain dengan strategi yang konstruktif, bukan sebaliknya penggambaran destruktif moralitas. Dimanakah hati nurani? Sebuah pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan  bersama sebagai langkah awal intropeksi diri dalam membangun Malaka ke depan.
Malaka  adalah sebuah daerah yang kaya akan SDA dan SDM-nya, hal ini terpampang nyata dari garis limit geografis seperti: Alas, Namfalus,Rai Henek, Wemasa, Kada, Kamanasa, Betun, Bolan, Besikama, Weoe, Seon, Kaputu dan Nurobo serta pelosok-pelosok desa yang lainnya. Kita patut berbangga hati dengan itu semua. Tidaklah sia-sia, jika sebagai kabupaten baru, menciptakan manajemen keuangan yang efisien dan efektif, memberdayakan manusia dan alamnya demi kemajuan di tanah Malaka. Dengan pemberdayaan itu, diharapkan tampuk pemerintahan yang sudah dan sementara berjalan bisa terlepas dari ketergantungan finansil dari pemerintah pusat. Karena itu, sejauh analisa dan asumsi saya,bahwa pemerintah kabupaten Malaka, agar bisa dengan optimal memajukan potensi-potensi daerah itu, maka perlu adanya strategi efisiensi birokrasi yang harus jelas diprogramkan sejak dini. (namun satu hal yang perlu diingat dan diwaspadai pula adalah, bahwa penerapan dari strategi-strategi itu bisa saja terselip kepentingan dan politik bisnis yang salah dari orang-orang yang tidakbertanggung jawab).
Adapun program strategi efisiensi birokrasi yang saya maksudkan di sini, terdiri daribeberapa point penting yakni, Pertama, Strategi Pengelolaan Dana (harus mutlak terlepas dari praktek korupsi), yakni pendayaguanaan anggaran keungan terhadap program penataan struktur organisasi (harus terlepas dari sistem bobrok egoisme dan arogansi pejabat), baru kemudian pengelolaan aset alam dan infrastruktur seefisien mungkin, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan kesinambungan yang mengacu pada tujuan organisasi pemerintah daerah dan bermuara pada kesejahteraanmasyarakat Malaka.Kedua, strategi pengelolaan sumber daya manusia atau efisiensi personil (harus mutlak terlepasdari praktek busuk sukuisme), yakni melakukan perekrutan pegawai yang berkualitas tanpa mementingkan keluarga dan golongan tertentu. Di samping itu,menghindari penggemukan struktur organisasi yang tidak sesuai dengan basis pendidikan, sehingga bisa lebih efektif. Boleh miskin struktur, tetapi kaya fungsi. Maka, rasionalisasi struktural ini harus sesuai dengan jumlah organisasi, jabatan dan personilnya. Ketiga,Efisiensi aset/alat/SDA daerah (harus mutlak terlepas dari praktek kepentingan dan bisnis politik yang keliru), yaitu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal terhadap gedung, tanah persawahan, pegunungan, kehutanan, pesisir pantai, serta daerah-daerah bagian yang berpotensi sebagai tempat pariwisata. Demikian point-point penting dari efisiensi strategi birokrasi tersebut perlu dicermati oleh pemerintah kabupaten Malaka.Tetapi juga harus ada diferensiasi yang jernih antara politik bisnis dan kepentingan yang benar dan yang salah.
Politik bisnis dan kepentingan adalah sebuah kondisi yang mutlak ada. Namun, yang saya maksudkan di sini adalah, bukan kepada strategi manajemen yang merujut pada kesesatan dan kejatuhan perikemanusiaan, seperti: praktek KKN, sukuisme, bisnis kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan lebih pada kebijakan pembangunan berupa efisiensi di segala bidang baik yang berkaitan dengan uang, manusia, maupun aset alam, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat Malaka. Maka, hemat yang harus dikembangkan dalam sebuah pemerintahan (Kabupaten Malaka, sebagai sebuah kabupaten baru yang sangat berpotensi), adalah semangat kewirausahaan (entrepreneurship), hanya saja semangat kewirausahaan ini digunakan dengan orientasi kepada kesejahteraan rakyat (inilah yang saya sebut sebagai "Condutio Sinu Quanon"), bukan kepada kepentingan dan keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Bagi saya, dengan sistem penerapan strategi yang demikian,bisa saja terhindar dari sebuah sistem pemerintahan patrimonialistik yang tidak efisien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif,menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, dan tidak mengabdi kepada kepentingan umum.
Penilaian lain, yang juga ingin saya katakan adalah bahwa, kita semua tentunya tidak menginginkan sebuah pemerintahan yang baru sebagaimana kabupaten Malaka, terjerumus dalam sistem birokrasi “parkinsonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil pegawai dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi dan kebutuhan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kepentingan struktural. Disamping itu, kita juga berupaya agar tampuk pemerintahan di Rai Malaka tidakmenjadi birokrasi “orwelian” sebagaimana terlalu mengutamakan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan renu Malaka menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi kabupaten Malaka semakin membesar, yang cendrung tidak efektif dan tidak efisien. Maka, pada kondisi yang demikian,sangat sulit diharapkan pemerintah kabupaten Malaka mampu melaksanakan kewenangan-kewenangan barunya secara optimal.
Akhirnya,terima kasih untukmu semua yang sudah dengan tulus memperjuangkan Malaka.Semoga saja niat tulus kita semua demi membangun rai malaka di berkati olehTuhanYang Maha Kuasa. Mai itahalibur-hamutuk, kaer liman ba malu hodi hader Malaka ba oin, rai ita moris fatik. (lewat opini, inilah satu bentuk kepedulian dan perjuangan saya sebagai putra daerah) Tabe.

Sumber : http://fridusbaurae.wordpress.com