KPU Putuskan Malaka Masuk Pilkada Belu

Betun - Rencana Komisi Pemilihan Umum menggelar Pilkada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, wilayah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste pada Agustus tahun ini, belum juga menemui titik terang. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Belu tetap menolak untuk mengikutsertakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka yang sudah diresmikan pada April 2013 lalu dalam Pilkada di kabupaten induk itu periode 2014-2019.
Bupati Belu Yoachim Lopez mengatakan jika warga dari daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Malaka tetap diikutsertakan untuk menggunakan hak pilih, maka hasil Pilkada dapat berimplikasi hukum.
"Aturan tidak membenarkan warga dari suatu daerah menggunakan hak suara dalam suatu pemilihan kepala daerah. Malaka sudah menjadi daerah otonomi, terpisah dari Kabupaten induk Belu, mengapa harus dipaksakan untuk disertakan dalam Pilkada Belu," katanya Lopez.
Sikap Bupati Belu Yoachim Lopez ini mendapat dukungan dari Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang John Tuba Helan.
Dia mengatakan, sikap Bupati Lopez, untuk tidak mengikutsertakan masyarakat Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Malaka dalam Pilkada Belu pada Agustus 2013, sudah benar.
Sebab, secara hukum dan fakta, Malaka sudah berstatus kabupatan sama dengan Belu, kata Jhon Tuba Helan.
"Memang benar sikap Bupati Belu, orang tidak sekolah juga tahu bahwa Malaka itu sudah terbentuk sebagai kabupaten baru yang statusnya sama dengan Kabupaten Belu. Sehingga ketika Belu memilih kepala daerahnya, maka rakyat Malaka tidak ikut karena sudah keluar dari Belu dan membentuk pemerintahan sendiri," jelas John Tuba Helan.
Menurut dia, argumentasi dari KPU NTT bahwa bergabungnya Malaka dalam Pilkada Belu karena Conditio Sinu Quanon atau syarat mutlak, tidak bisa dibenarkan.
"Bukan, Conditio Sinu Quanon itu dalam keadaan terpaksa, terdesak. Itu bukan demikian. Pelaksanaan Pilkada Belu masih bulan Agustus 2013, sementara peresmian Malaka sudah tanggal 22 April 2013," katanya.
"Penjabat bupati juga sudah ada. Jadi tiga unsur, yaitu wilayah, pemerintahan dan rakyatnya sudah terbentuk, sehingga tidak boleh lagi ikut dalam kabupaten induk, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, itu masih dalam taraf penyesuaian. Tapi dalam pilkadanya tidak boleh," jelas Tuba Helan.
Menurut dia, sikap Bupati Joachim Lopez sangat tepat sebagai orang yang memahami regulasi dan pemerintahan.
"KPU mungkin salah menafsirkan aturan atau mungkin ada kekeliruan dalam pemahaman terhadap aturan yang ada," katanya.
Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Djidon de Haan mengatakan, KPU hanya melaksanakan perintah undang-undang dan berlaku secara nasional.
"KPU melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan berlaku secara nasional pada waktu pembentukan DOB yang lalu dan terakhir 12 DOB termasuk Malaka," katanya.
Kecuali ada ketentuan baru. Secara teknis pemilu bergabungnya Malaka sebagai Conditio Sine Quanon atau syarat mutlak. Kalau tidak gabung dan kalau tidak siap uang, KPU angkat tangan, maka yang rugi masyarakat," tegas Djidon.
Tentang sikap Pemkab Belu yang hanya akan menyerahkan DP4 dari 12 kecamatan di luar 12 kecamatan di wilayah Malaka dan hanya menyetujui anggaran pilkada Rp 12 miliar, Djidon sekali lagi menegaskan bahwa KPU akan menolak hal itu.
Mengenai dasar yang digunakan Bupati Belu, Joachim Lopez adalah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2013, Djidon mengatakan, Itu UU Pembentukan Malaka, jadi baca baik-baik. Ada UU Pemda, UU Penyelenggara Pemilu, UU Parpol, UU pemilu dan lain-lain.
Pertanyakan Anggota DPRD NTT Alfridus Bria Seran, secara terpisah mempertanyakan sikap Bupati Belu Joachim Lopez yang menolak warga Malaka ikut dalam pilkada Belu.
Menurutnya, pada saat pelantikan penjabat Bupati Malaka di Jakarta beberapa waktu lalu, Mendagri dalam sambutannya sudah menjelaskan semuanya.
"Saya mau tanya, pilkada itu kewenangan siapa? KPU atau Pemkab? Kalau KPU, maka serahkan kepada KPU untuk melaksanakannya dan pemerintah wajib menfasilitasinya," katanya.
KPU sudah jalankan tupoksinya sesuai UU. Mengapa hanya 12 kecamatan saja? itu suatu kesalahan fatal pemerintah. Referensinya apa?" tegas Alfridus.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, telah menyurati Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, untuk memfasilitasi pertemuan membahas kemelut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu 2013.
"Kami sudah bersurat kepada Pak Menteri (Mendagri, Red) dan beberapa hari lalu kami sudah minta lagi supaya segera ada pertemuan. Kami berharap dalam waktu dekat ini," katanya.
Lebu Raya mengatakan, penyelenggaraan pemilu bukan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi sehingga pihaknya tidak bisa mengambil langkah dan keputusan.
"Karena kewenangannya bukan di kita. Penyelenggara inikan bukan pemerintah. Pemerintah pusat saja tidak punya kewenangan, kecuali berkoordinasi dengan para pihak terkait bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kepentingan daerah," katanya.
Karena itu, lanjutnya, sangat penting melakukan pertemuan untuk membahas dan mencari jalan keluar terkait kemelut Pilkada Belu.
"Perlu ada pertemuan dengan para pihak, tentu difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk bersama-sama mencari solusi. Karena toh ada regulasi, tapi ada persoalan suasana batin. Jadi, tentu ini semua mesti diarahkan supaya ada kesepahaman," katanya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ketika melantik Gubernur NTT periode 2013-2018 pada (16/7) 2013 di Kupang menegaskan warga Malaka masih tetap mengikuti pilkada Belu karena Malaka masih berstatus transisi hingga tahun 2015.
Mendagri menegaskan bahwa sesuai aturan, pemerintahan di Malaka masih transisi dan baru dikatakan defenitif setelah ada bupati dan wakil bupati yang terpilih langsung pada pemilu kada 2015 mendatang.
"Ini jangan dilihat dari perspektif politik, tolong dilihat dari perspektif pemerintahan. Di dalam aturannya, inikan saat transisi. Nanti dia (Malaka,red) defenitif dengan bupati baru Malaka itu tahun 2015. Jadi sampai tahun 2015, walaupun ada pjs (penjabat bupati Malaka,red) sekarang, namanya tetap transisi," jelasnya.
Karena stasusnya masih transisi, lanjut Mendagri, diputuskan agar Malaka tetap ikut pemilu kada di Kabupaten Belu.
"Karena itu KPU sudah memutuskan untuk Malaka masih masuk dalam Pilkada Belu. Nanti DPRD adalah hasil pemilu legislatif 2014 baru dibagi di situ dan bupatinya dipilih setelah DPRDnya terisi tahun 2015," katanya.
"Karena itu, dalam pemilihan sekarang (pilkada Belu), memang masih harus digabungkan (Malaka gabung ke Belu)," katanya menjelaskan.
Ditanya mengapa Malaka masih transisi padahal sudah ada undang-undang (UU) pembentukannya yakni UU nomor 3 tahun 2013, Mendagri mengatakan semuanya seperti itu. Jadi dari 19 DOB, 15nya (DOB) begitu semua.
"Karena UU mengatakan seperti itu. Bahkan tahun depan (2014), kalau UU 32 tentang pemerintahan daerah ini selesai kita revisi, rencana kita menjadi tiga tahun transisi," jelas Mendagri.
Terkait dengan sikap Bupati Belu, Joacim Lopes yang selama ini tetap menolak Malaka Ikut Pilkada Belu, Mendagri mengatakan akan diberi penjelasan oleh KPU dan Gubernur NTT.
"Nanti kita dialogkanlah. Mungkin perlu penjelasan dari gubernur dan dari KPU sendiri. Kita dialogkan baik-baik," katanya. (fh/EA/bd)

Sumber: www.beritadaerah.com