Mendagri: Malaka Ikut Pemilukada Belu

Betun - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Johan menegaskan sebanyak 12 kecamatan di daerah otonom baru (DOB) Malaka masih berhak mengikuti Pemilukada Belu 2013. 
Hal ini dijelaskannya terkait Pemilukada Belu yang masih dipolemikkan. Menurut Johan, saat ini Malaka belum sepenuhnya lepas dari Belu sebagai kabupaten induk karena belum mempunyai pemerintahan yang definitif. 
Oleh karena itu, Malaka masih menjadi bagian dari Kabupaten Belu. "Malaka kan belum bisa laksanakan Pemilukada sendiri karena belum ada perangkat-perangkatnya,"ujar Johan usai rapat Pansus RUU Daerah Kepulauan di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (10/7).
Dia menjelaskan, Malaka baru sebagai daerah otonom baru belum memiliki perangkat pemerintahan yang definitif. Belum ada KPU dan partai politik serta perangkat-perangkat lainnya. Oleh karena itu, terkait Pemilukada Belu, tetap mempunyai hak untuk diikutsertakan. 
"Sampai Pileg dan Pilpres 2014 Malaka itu masih ikut di Belu,"tegas Johan. Menurutnya, terkait Pemilukada adalah ranah KPU Pusat. Namun, sebelumnya KPU telah menegaskan bahwa Pemilukada yang digelar tahun ini sudah dipersiapkan sejak lama. Tidak mendadak. "Sedangkan DOB baru diresmikan April kemarin kan, sementara Pemilukada ini sudah dipersiapkan oleh KPU sejak lama. Jadi ini semua sudah di-setting,"katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, Pemerintah Daerah harus taat pada aturan KPU tersebut. Hal ini juga telah diterapkan di sejumlah DOB, dimana rakyatnya masih ikut memilih di Pemilukada daerah induk. "Yang di DOB-DOB yang lain juga sama. Mereka masuk dulu di induk, nanti tahun 2015 kalau sudah siap baru Pemilukada sendiri,"tegas Johan lagi.
Johan mengatakan, terkait ini Mendagri sudah pernah membuat surat edaran untuk ditujukan kepada semua daerah. Oleh karena itu, dia menegaskan, pemerintah daerah harus menaati aturan yang ada. "Kami sudah membuat surat untuk minta bupati lakukan langkah-langkah itu. Sudah ada edaran itu,"ujar Johan. 
Sementara itu, Anggota DPR RI asal NTT, Fary Dj. Francis mengatakan polemik Pemilukada Belu harus diselesaikan demi kepentingan masyarakat Belu, termasuk Malaka. Pemda Belu bersama KPU Kabupaten Belu dan DPRD Belu diharapkan duduk bersama untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
Sebab, menurut Fary, yang telah disampaikan Dirjen Otda sudah jelas karena mengacu pada Peraturan KPU. Dengan demikian, tidak ada lagi yang perlu dipolemikkan. Pemda bersama DPRD dan KPU harus mengikuti peraturan yang telah dibuat KPU Pusat, termasuk mengikuti edaran Menteri Dalam Negeri tersebut. 
"Sudah ada Peraturan KPU dan edaran Menteri Dalam Negeri sehingga saya kira sudah jelas bahwa masyarakat Malaka masih mengikuti Pemilukada Belu. Dan ini juga berlaku untuk 
semua daerah otonom baru di seluruh Indonesia,"kata Fary usai rapat bersama Dirjen Otda kemarin. 
Sebelumnya Ikatan Keluarga Belu (Ikabe) Jakarta menilai banyak kepentingan di balik polemik Pemilukada Belu ini. Dengan demikian, Pemilukada terancam gagal dilaksanakan. "Kita lihat ada pembangkangan terhadap aturan perundang-undangan oleh Pemda Belu dan juga DPRD tidak menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dengan baik, sehingga proses ini (Pemilukada) tak bisa berjalan,"kata Ketua Ikabe Jakarta, Setu Albertus di Jakarta, awal Juli 2013 lalu. 
Menurutnya, DPRD harus memfasilitasi Pemda Belu dan KPU Kabupaten Belu untuk duduk bersama menyelesaikan polemik ini. Dengan demikian, tahapan-tahapan Pemilukada dapat berjalan. 
Sebab, jika tidak, maka masing-masing pihak dengan interpretasi yang berbeda-beda terhadap Undang-undang, tidak mau mengalah. "Ada interpretasi Pemda yang salah dan juga membangkang terhadap aturan perundang-undangan,"ujar Albertus. 
Selain itu, dia meminta Mendagri untuk segera memfasilitasi polemik ini, termasuk meminta laporan terkait pelaksanaan Pemilukada Belu dari Pemda Belu. Jika tak ada laporan, Mendagri berhak memberikan sanksi kepada Pemda Belu. 
"Sebab tidak ada alasan bahwa Pemda tidak mencairkan anggaran untuk Pemilukada Belu. Aturan sudah jelas dan pihak Mendagri sudah katakan bahwa rakyat Malaka masih ikut Pemilukada Belu. Lalu apa lagi yang dipermasalahkan?"tambah Albertus.

Sumber: www.timorexpress.com