Pengamat: Rakyat Malaka Berhak Ikut Pilkada Belu

Betun - Pengamat hukum dan politik Nicolaus Pira Bunga SH.MHum mengatakan rakyat Malaka masih memiliki hak politik untuk ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Belu, meski Malaka sudah diresmikan menjadi daerah otonom baru (DOB).
"Secara dejure Malaka memang sudah terbentuk menjadi DOB dan terpisah dari kabupaten induk Belu sejak April 2013, tetapi secara defakto wilayah itu belum punya pemerintahan resmi (transisi), sehingga rakyat di wilayah itu masih berhak menggunakan hak politiknya dalam Pilkada Belu pada Oktober 2013," katanya di Kupang, Senin.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengemukakan pandangannya tersebut seputar polemik keiikutsertaan rakyat Malaka dalam Pilkada Belu, yang sampai saat ini masih mengundang kontroversi.
Kontrovesri tersebut muncul ketika Bupati Belu Joachim Lopez tetap pada sikapnya untuk menolak keikutsertaan rakyat Malaka dalam Pilkada Belu, karena wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste tersebut, sudah menjadi daerah otonomi baru sejak April 2013.
Juru bicara KPU Nusa Tenggara Timur Djidon de Haan menegaskan sesuai ketentuan UU, rakyat Malaka masih berhak mengikuti pilkada di kabupaten induk tersebut, sehingga tidak ada alasan yang mendasar dari siapa pun untuk menolak keikutsertaan rakyat Malaka dalam Pilkada Belu.
Pira Bung yang juga mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan sekalipun Malaka sudah menjadi DOB, tetapi masih bersifat transisi, karena pemerintahannya masih dijabat oleh seorang penjabat bupati.
"Parlemennya juga belum terbentuk, karena belum dilakukan pemilihan umum. Sementara, wakil rakyat dari daerah pemilihan Malaka yang duduk di DPRD Belu juga belum dialihkan ke DOB Malaka. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak keikutsertaan rakyat Malaka dalam Pilkada Belu," tukasnya.
Menurut dia, rakyat Malaka yang masih merupakan bagian dari Kabupaten Belu seharusnya diberi kesempatan terakhir untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah baru di kabupaten induk, sebelum berpisah secara resmi.
"Terlalu salahkah jika rakyat Malaka diberi ruang untuk mengikuti pilkada yang terakhir di kabupaten induk? Sangat elegan jika mereka juga menentukan pimpinan Kabupaten Belu untuk lima tahun ke depan," ujarnya.
Ia menilai ada misi politik tertentu dibalik penolakan tersebut, sehingga Bupati Belu masih tetap bersikap untuk menolak keikutsertaan rakyat Malaka dalam Pilkada Kabupaten Belu.
Ia menambahkan Malaka akan menentukan rumah tangganya sendiri setelah ada pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Malaka yang baru serta telah terbentuknya parlemen lokal di daerah otonom baru itu.***Laurensius Molan

Sumber: www.iyaa.com