PNS yang Diserahkan Pemkab Belu Berjumlah 3.442 Orang

Betun – Pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 3.442 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah setempat kepada Pemerintah Kabupaten Malaka, sebagai daerah otonomi baru yang terpisah dari kabupaten di batas negara RI-Timor Leste itu.
"Penyerahan personil PNS itu untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan di kabupaten baru tersebut," kata Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Frans Salem saat penyerahan tersebut di Kupang, Kamis.
Dia mengatakan perjuangan masyarakat Malaka untuk berdiri sendiri terpisah dari kabupaten induk di Belu dan sudah terealisasi itu harus didukung dengan sejumlah langkah strategis termasuk menyerahkan sejumlah personil aparatur untuk melaksanakan roda pemerintahan di kabupaten wilayah batas negara RI-Timor Leste tersebut.
"Karena sudah jadi daerah otonomi baru pemindahan personil PNS harus dilakukan dalam rangka maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat," kata Frans.
Dia merincikan 3.442 personil yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Belu itu terdiri dari, PNS untuk golongan IV guru berjumlah 610, non guru 58 orang, golongan III guru 1.045 orang, non guru 503 orang.
Sementara untuk PNS golongan II, kategori guru berjumlah 469 orang, PNS non guru 704 orang. Sedangkan untuk golongan I, 10 orang PNS guru dan sisanya 43 orang PNS non guru.
Mantan Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur itu meminta Pemerintah Kabupaten Malaka untuk bisa memanfaatkan personalia PNS yang telah diserahkan tersebut, untuk kepentingan maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraannya.
Selain PNS, Pemerintah Kabupaten Belu juga menyerahkan sejumlah dokumen lain sebagai pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah yang berbatasan dengan Distrik Maliana Timor Leste tersebut.
Wakil Bupati Belu Lodovikus Taolin pada kesempatan yang sama berharp agar koordinasi yang sudah dilakukan tidak sebatas pada penyerahan personalisasi dan administratif semata, tetapi harus juga dilakukan untuk semua hal, dalam tata kelola pemerintahan dua daerah otonom tersebut. ***Yohanes Adrianus

Sumber: www.iyaa.com