RUMOR “Pemerintah Pusat Bisa Evaluasi Malaka”

Betun – Kabupaten Malaka terancam tidak punya lembaga DPRD lima tahun ke depan. Kalau tak ada lembaga DPRD, jangan berpikir ada bupati definitif di kabupaten baru itu. Pasalnya, KPU Belu dikabarkan tidak akan menyelenggarakan Pileg 2014 tanpa Malaka, jika Pemkab Belu tidak melibatkan kabupaten itu dalam Pilkada Belu. Sikap standar ganda Pemkab Belu yang melibatkan Malaka dalam Pileg 2014, namun menolak keterlibatannya dalam pilkada, membuat KPU Belu berang.
Sumber VN menyebutkan, masyarakat Malaka bakal memboikot Pileg 2014 jika Pemerintah Kabupaten tetap konsisten tidak melibatkan Malaka. Sikap ini bisa membuat Pemerintah Pusat bisa berpikir mengevaluasi keberadaan Kabupaten Malaka sebagai Daerah Otonom Baru (DOM).
“Kalau Pemerintah Pemerintah Pusat mengevaluasi keberadaan Kabupaten Malaka, maka Bupati Belu yang paling bertanggung jawab,” ungkap sumber.

Sumber: www.victorynews-media.com