Djidon de Haan
Djidon de Haan 
Betun - Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Djidon de Haan menegaskan bahwa masyarakat di Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka tetap diikutsertakan dalam Pilkada di kabupaten induk Belu pada 2013.
Selain Pilkada, masyarakat yang berada di daerah yang baru diresmikan menjadi DOB pada akhir April 2013 itu, juga akan menjadi bagian dalam dari kabupaten induk dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2014, kata Djidon de Haan di Kupang, Selasa, terkait polemik seputar keikutsertaan Malaka dalam Pilkada Belu.
"KPU tetap berpendapat bahwa masyarakat Malaka diikutsertakan dalam Pilkada Belu. Jika Pemerintah Kabupaten Belu tetap menolak, maka KPU pasti akan angkat tangan," kata mantan Asisten Tata Praja Setda NTT ini.
Dia mengatakan KPU pasti menyerah karena data DP4 dan semua pembiayaan Pilkada bersumber dari Pemerintah Kabupaten Belu.
"Jika pemerintah tidak memberikan dana, maka Pilkada tidak mungkin digelar dan kalau dalam tahun 2013 ini Pilkada tidak digelar maka harus menunda sampai 2015 karena pada 2014 tidak ada Pilkada," katanya.
Bupati Belu Yoachim Lopez menolak menyerahkan daftar pemilih dari 12 kecamatan yang ada di Malaka ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dengan alasan Malaka sudah menjadi daerah otonomi sendiri, terpisah dari kabupaten induk Belu.
Djidon mengakui belum ada petunjuk secara tertulis dari Kementerian Dalam Negeri tetapi arahan lisan sudah jelas bahwa 11 DOB yang baru diresmikan pada akhir April 2013, tetap bergabung dalam Pilkada yang akan digelar pada 2013 ini.
"Memang benar belum ada arahan tertulis tetapi secara lisan sudah disampaikan bahwa 11 DOB yang diresmikan April lalu itu tetap bergabung dalam Pilkada di kabupaten induk. Arahan sudah jelas, tidak perlu tertulis lagi, katanya. 

Sumber: www.iyaa.com