Pengamat: Dprd Malaka Harus Segera Diisi

Betun – Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga SH.MHum mengatakan pengisian anggota DPRD di Kabupaten Malaka sebagai daerah otonomi baru, harus segera diisi untuk membentuk sebuah pemerintahan yang definitif.
"Sebuah pemerintahan yang paripurna jika unsur-unsurnya sudah terpenuhi, seperti eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Kita harapkan anggota dewan asal Malaka yang duduk di DPRD Belu segera dialihkan ke DOB Malaka," katanya di Kupang, Selasa, soal masih lowongnya parlemen di Malaka.
Setelah terbentuk menjadi DOB, Malaka dengan sendirinya akan memisahkan diri dari kabupaten induk Belu, namun belum semua urusan diserahkan kepada penjabat Bupati Malaka, termasuk di antaranya parlemen lokal.
Dia mengatakan, dari aspek regulasi, jelas telah diatur bahwa sebuah pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota harus memiliki lembaga DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Arahan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar tersebut, harus bisa ditafsirkan dengan logika lurus, sehingga tidak terjadi lowongan keanggotaan di lembaga wakil rakyat daerah.
Dengan demikian, lanjut Pira Bunga, pengisian anggota DPRD untuk Kabupaten Malaka, harus bisa diisi dengan anggota DPRD daerah pemilihan Malaka yang saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Belu sebagai kabupaten induk.
"Tidak bisa lalu kita tafsirkan arahan undang-undang itu dengan pengisian anggota DPRD menunggu pemilihan legislatif pada tahun 2014 mendatang," ujarnya.
Dikatakannya, referensi penerapan Undang-undang tersebut sebagaimana yang sudah dilakukan oleh sejumlah kabupaten pemekaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di antaranya Kabupaten Lembata yang berpisah dengan Kabupaten Flores Timur sebagai kabupaten induk dan beberapa kabupaten lainnya.
"Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan bisa berjalan tanpa ada lembaga wakil rakyat yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada perjalanan pemerintahan," katanya.
Menurut dia, keberadaan lembaga wakil rakyat di suatu daerah, harus ada untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.
"Perjalanan pemerintahan harus tetap diawasi setiap saat, sehingga tidak perlu menunggu waktu pemilu berikutnya," katanya.
Dengan melakukan pengisian anggota DPRD setempat hasil pemilu sebelumnya (2009) silam, akan memudahkan pemerintah di Kabupaten Malaka, mempersiapkan sejumlah hal berkaitan dengan persiapan pemilihan kepala daerah untuk kabupaten baru tersebut.
Dengan dualisme penafsiran terhadap sebuah regulasi itulah, maka sebaiknya semua pihak harus bisa merujuk kepada aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Dasar.***Yohanes Adrianus

Sumber: www.iyaa.com