Pemprov NTT Surati Kemendagri Sikapi Pilkada Belu

Betun - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyurati Kementerian Dalam Negeri, untuk membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belu.
“Pemerintah NTT sudah mengusulkan agar Kemendagri memfasilitasi pertemuan bersama dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Belu, KPU, Komisi II DPR-RI dan pihak terkait lainnya untuk membahas dan mencari jalan keluar bersama,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Welem Fony di Kupang, Kamis, terkait solusi dalam menyelesaikan masalah Pilkada Belu.
KPU Kabupaten Belu sampai saat ini belum dapat memastikan Pemilu Kepala Daerah di kabupaten yang berbatasan dengan Negara Timor Leste tersebut, karena masih adanya perbedaan pendapat antara KPU dengan Bupati Belu Yoachim Lopez, terkait dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Pemerintah Kabupaten Belu hanya menyerahkan DP4 yang berasal dari 12 kecamatan, sedangkan 12 kecamatan lainnya yang ada di wilayah Malaka, Belu Selatan tidak diserahkan dengan alasan bahwa Malaka telah menjadi Otonomi Daerah Baru di NTT. Sementara pihak KPU tetap bersikukuh bahwa pemerintah harus menyerahkan DP4 dari 24 kecamatan, termasuk 12 dari DOB Malaka dengan alasan masyarakat di wilayah selatan, Belu itu masih berhak mengikuti Pilkada Belu, sekalipun sudah menjadi DOB, terpisah dari kabupaten induk, Belu.
Welem Fony mengatakan pemerintah tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan pilkada yang merupakan kewenangan lembaga penyelenggara. Pemerintah hanya sebatas membantu mencari jalan keluar agar proses pilkada di wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste itu bisa berjalan dalam tahun 2013 ini, karena pada 2014 tidak ada pelaksanaan pilkada. Dia berharap, paling lambat pertengahan September 2013 ini sudah ada petunjuk dari Kemendagri karena KPU telah memberikan batas waktu penyelenggaraan Pilkada Belu hanya sampai pertengahan Oktober 2013. (Antara/juanda)

Sumber: www.bisnis-kti.com